Yang khas dari pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia adalah mereka mengaku enggan melakukan KKN. Jika mereka didakwa melakukan KKN, dengan tegas membantah, bahkan terhadap bukti yang diajukan dalam pengadilan.
Ingat kasus BLBI yang melibatkan pejabat Kejaksaan Agung. Di media dan pengadilan, dia membantah dirinya bukan koruptor dan pengkhianat negara. Meski bukti menunjukkan dia menerima suap dan membebaskan obligor yang merugikan negara, dia tetap membantahnya.
Contoh lain, pegawai pajak di Jakarta, yang mengaku "telah mendidik perusahaan dan menyelamatkan uang negara". Bersama timnya, beberapa kali mendatangi dan menagih pajak ke beberapa perusahaan pengemplang pajak. Hasil negosiasi, ia menerima 50 persen pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan itu dan masuk kas negara. Namun, untuk bisa membayar 50 persen, para pemilih perusahaan lebih dulu memberi uang "upeti" kepada tim itu. Si pegawai pajak tak merasa melakukan KKN. Alasannya, "jika tidak dididik seperti itu, perusahaan itu tidak flakan membayar pajak sehingga [...]negara dirugikan lebih besar."
Pertahanan diri
Dalam perspektif psikologi, kecenderungan pelaku KKN membantah tindakannya terkait mekanisme pertahanan diri (defence mechanism). Sigmund Freud (1978) menamakan gejala itu denial, yaitu upaya individu menyangkal apa yang telah dilakukannya jika dia menyadari kelakuannya itu dapat membahayakan diri sendiri.
Jika pelaku KKN menilai pengakuannya akan membahayakan karier atau harga diri, dia memilih menyangkal. Karena itu, dia berusaha menyangkal perbuatannya, bahkan dengan cara melebih-lebihkan dan melakukan rasionalisasi dengan mengatakan, yang dilakukan bukan korupsi, tetapi justru untuk menyelamatkan negara dan bangsa!
Kecenderungan mereka terkait cognitive dissonance. Menurut Heider (1980), tiap manusia ingin mengalami kehidupan pribadi yang harmonis atau konsonan. Untuk itu, manusia berusaha mencari kesesuaian dalam bersikap dan berperilaku.
Misalnya, tidak setuju KKN karena itu perbuatan jahat (menyebabkan rakyat menderita). Namun, ada keinginan memilikirumah mewah, mobil mewah, dan lainnya. Akhirnya melakukan KKN. Tetapi karena memiliki sikap (penilaian) bahwa KKN itu jahat, ada perasaan tak nyaman. Artinya, ada perasaan dissonance (tak konsonan).
Agar hidup menjadi nyaman kembali (konsonan), ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan. Pertama, mengubah tingkah laku agar konsisten dengan sikap. Maka, harus bertobat dan berhenti melakukan KKN agar perilakunya sejalan dengan sikap yang dimiliki.
Kedua, mengubah sikap sehingga konsisten dengan perilakunya. Maka, sikap negatif (tidak setuju) atas KKN perlu diubah. Perbuatan KKN harus dibenarkan sehingga tidak terjadi pertentangan antara sikap dan tingkah laku KKN.
Kemungkinan ketiga, triviali-zation, menganggap sepele inkonsistensi (pertentangan) antara tingkah laku dan sikap, tidak perlu dihiraukan atau dianggap angin lalu. Dengan cara ini, siapa pun bisa rajin dan tenang beribadah, menyumbang tempat iba-dat, sambil terus KKN.
Berkomplot
Upaya menghilangkan gejala psikologis yang dialami para koruptor atau pelaku KKN tentubukan pekerjaan ringan. Perlu ada shock therapy yang ampuh. Apalagi dalam banyak kasus, korupsi di Indonesia bukan hanya didorong oleh motif pribadi pelakunya, tetapi juga karena merasa harus conform terhadap lingkungan atau sistem yang korup. Secara psikologis, seorang pegawai cenderung merasa tidak nyaman dan tidak aman (sering dicap rekan-rekannya "sok bersih", "sok pahlawan") jika tidak korup dalam lingkungan kerjanya yang korup. Itu sebabnya mengapa para pelaku KKN di Indonesia jarang bertindak sendirian, tetapi hampir selalu bekerja dalam tim (berkomplot, membentuk "jaringan mafia").
Meski bukan pekerjaan mudah, tidak berarti korupsi di Indonesia tidak dapat dikurangi dan diberantas. Apa yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Apa yang telah dilakukan lembaga ini bukan hanya menjadi bukti bahwa law enforcement di Indonesia telah diterapkan secara tidak pandang bulu, tetapi juga menjadi shock therapy yang ampuh bagi para pelaku KKN.
Oleh ZAINAL ABIDIN
(Dosen Fakultas Psikologi Unpad Bandung dan Pascasarjana VI Depok)
Sumber : Kompas, 15 Juli 2008
Technorati Tags: korupsi, psikologi
Ingat kasus BLBI yang melibatkan pejabat Kejaksaan Agung. Di media dan pengadilan, dia membantah dirinya bukan koruptor dan pengkhianat negara. Meski bukti menunjukkan dia menerima suap dan membebaskan obligor yang merugikan negara, dia tetap membantahnya.
Contoh lain, pegawai pajak di Jakarta, yang mengaku "telah mendidik perusahaan dan menyelamatkan uang negara". Bersama timnya, beberapa kali mendatangi dan menagih pajak ke beberapa perusahaan pengemplang pajak. Hasil negosiasi, ia menerima 50 persen pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan itu dan masuk kas negara. Namun, untuk bisa membayar 50 persen, para pemilih perusahaan lebih dulu memberi uang "upeti" kepada tim itu. Si pegawai pajak tak merasa melakukan KKN. Alasannya, "jika tidak dididik seperti itu, perusahaan itu tidak flakan membayar pajak sehingga [...]negara dirugikan lebih besar."
Pertahanan diri
Dalam perspektif psikologi, kecenderungan pelaku KKN membantah tindakannya terkait mekanisme pertahanan diri (defence mechanism). Sigmund Freud (1978) menamakan gejala itu denial, yaitu upaya individu menyangkal apa yang telah dilakukannya jika dia menyadari kelakuannya itu dapat membahayakan diri sendiri.
Jika pelaku KKN menilai pengakuannya akan membahayakan karier atau harga diri, dia memilih menyangkal. Karena itu, dia berusaha menyangkal perbuatannya, bahkan dengan cara melebih-lebihkan dan melakukan rasionalisasi dengan mengatakan, yang dilakukan bukan korupsi, tetapi justru untuk menyelamatkan negara dan bangsa!
Kecenderungan mereka terkait cognitive dissonance. Menurut Heider (1980), tiap manusia ingin mengalami kehidupan pribadi yang harmonis atau konsonan. Untuk itu, manusia berusaha mencari kesesuaian dalam bersikap dan berperilaku.
Misalnya, tidak setuju KKN karena itu perbuatan jahat (menyebabkan rakyat menderita). Namun, ada keinginan memilikirumah mewah, mobil mewah, dan lainnya. Akhirnya melakukan KKN. Tetapi karena memiliki sikap (penilaian) bahwa KKN itu jahat, ada perasaan tak nyaman. Artinya, ada perasaan dissonance (tak konsonan).
Agar hidup menjadi nyaman kembali (konsonan), ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan. Pertama, mengubah tingkah laku agar konsisten dengan sikap. Maka, harus bertobat dan berhenti melakukan KKN agar perilakunya sejalan dengan sikap yang dimiliki.
Kedua, mengubah sikap sehingga konsisten dengan perilakunya. Maka, sikap negatif (tidak setuju) atas KKN perlu diubah. Perbuatan KKN harus dibenarkan sehingga tidak terjadi pertentangan antara sikap dan tingkah laku KKN.
Kemungkinan ketiga, triviali-zation, menganggap sepele inkonsistensi (pertentangan) antara tingkah laku dan sikap, tidak perlu dihiraukan atau dianggap angin lalu. Dengan cara ini, siapa pun bisa rajin dan tenang beribadah, menyumbang tempat iba-dat, sambil terus KKN.
Berkomplot
Upaya menghilangkan gejala psikologis yang dialami para koruptor atau pelaku KKN tentubukan pekerjaan ringan. Perlu ada shock therapy yang ampuh. Apalagi dalam banyak kasus, korupsi di Indonesia bukan hanya didorong oleh motif pribadi pelakunya, tetapi juga karena merasa harus conform terhadap lingkungan atau sistem yang korup. Secara psikologis, seorang pegawai cenderung merasa tidak nyaman dan tidak aman (sering dicap rekan-rekannya "sok bersih", "sok pahlawan") jika tidak korup dalam lingkungan kerjanya yang korup. Itu sebabnya mengapa para pelaku KKN di Indonesia jarang bertindak sendirian, tetapi hampir selalu bekerja dalam tim (berkomplot, membentuk "jaringan mafia").
Meski bukan pekerjaan mudah, tidak berarti korupsi di Indonesia tidak dapat dikurangi dan diberantas. Apa yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Apa yang telah dilakukan lembaga ini bukan hanya menjadi bukti bahwa law enforcement di Indonesia telah diterapkan secara tidak pandang bulu, tetapi juga menjadi shock therapy yang ampuh bagi para pelaku KKN.
Oleh ZAINAL ABIDIN
(Dosen Fakultas Psikologi Unpad Bandung dan Pascasarjana VI Depok)
Sumber : Kompas, 15 Juli 2008
trim's infonya
BalasHapus